Goenawan Mohamad

Tulisan ini adalah tanggapan atas sebuah tulisan Emha Ainun Nadjib di majalah Forum, yakni Indonesia di Antara Rendra dan Goenawan.

Pemimpin Redaksi Majalah Forum mula-mula menolak untuk memuat tulisan ini. Diperoleh keterangan dari redaksinya, bahwa ia takut, karena tulisan ini dinilai terlalu menyerang Pemerintah. Setelah saya memprotes, bahwa saya punya hak untuk menjawab, akhirnya tulisan ini dimuat, bukan sebagai kolom, tetapi sebagai surat dari pembaca — dan sudah dipotong.

Tulisan ini juga dimuat di Suara Independen No. 7/II/Januari — Februari 1996

—————————————

CERITA perlu tokoh. Atau lebih tepat: si pendengar dan si pencerita selalu perlu tokoh.

Mahabharata dikisahkan sebagai perang antara sejumlah pangeran. Kita tak pernah peduli apakah di dalamnya ada rakyat banyak yang terlibat. Dalam abad media massa, tokoh bahkan kian mendesak pokok: ingat saja Lady Di atau Rendra. Orang tenar telah jadi komoditi laris. Di Indonesia tendensi ini kian kuat karena semakin kuat komodifikasi informasi. Tapi juga karena kehidupan kian didominasi oleh politik yang tidak melibatk an orang banyak: politik hanya keributan sejumlah VIP, dan massa dianggap mengapung, seperti bangkai.

Dengan pengantar itu saya ingin menanggapi tulisan oleh Emha Ainun Nadjib, Indonesia di Tengah Rendra dan Goenawan. Tulisan itu meletakkan Rendra dan Goenawan Mohamad sebagai fokus. Nada dan isinya bijak, penuh imbauan moral yang patut direnungkan. Tapi perkenanlah saya berbeda: saya ingin agar tokoh, baik itu Rendra atau Goenawan, bukan jadi sesuatu yang sentral dalam persoalan ini.

Kalau saya tak salah dalam menyaripatikan tulisan Emha Ainun Nadjib tadi, persoalannya menyangkut soal prinsip kemerdekaan pers dan penilaian yang tepat terhadap kompromi dalam hidup di Indonesia sekarang. Kebetulan itu kini menyangkut perbuatan Rendra dan Goenawan.

Kata kebetulan perlu digarisbawahi. Dengan berfokus pada dua orang itu, rasanya kita cuma akan membuat perkara jadi terlalu kenes dan terbatas.

Marilah kita ingat bahwa pada mula dan pada intinya adalah pembungkaman. Di tahun 1973, 1978, 1982, dan entah kapan lagi di masa Orde Baru ini, pembredelan terjadi. Di tahun 1994 juga. Tetapi apa yang menyusul pembredelan 1994 sama sekali berbeda. Setelah pembredelan terhadap Tempo, DeTik dan Editor itu. Dua hal terjadi,
yang tak pernah terjadi sebelumnya.

Yang pertama adalah demonstrasi protes di Jakarta, Yogya, Surakarta, Bandung, dan (terakhir baru saya ketahui kemudian) juga di Ujung Pandang. Turun ke jalan menentang pembredelan adalah tanpa preseden. Bukan karena ketiga majalah yang dibredel itu hebat pengaruhnya — dan sudah tentu bukan karena menyangkut Goenawan Mohamad, Eros Djarot dan Marah Sakti. Demontrasi terjadi karena ada sesuatu yang kian berubah dalam masyarakat kita. Yakni: semakin kuatnya kesadaran akan hak — satu hal yang wajar ketika ekonomi tumbuh dan orang mulai tahu apa
arti milik dan daya. Kali ini, orang mulai merasakan urgensi-nya hak untuk mendapatkan dan memilih informasi.

Yang kedua adalah perubahan dalam cara penguasa mengontrol informasi. Bila sebelumnya koran atau majalah yang dibredel (termasuk Tempo) boleh terbit kembali, tanpa mengubah kontrol dari dalam penerbitan, maka di tahun 1994 pemerintah memantapkan sesuatu yang baru: kuasai penerbitan itu dari perusahaannya, tidak cuma dari luarnya.

Itulah yang terjadi dengan Tempo. Setelah ia dimatikan, sebuah perusahaan baru didirikan untuk menerbitkan majalah penggantinya (kemudian disebut Gatra), dengan pemodal Bob Hassan, pengusaha yang dekat dengan pemegang kekuasaan. Dalam hal Editor, si pemodal baru adalah A. Latif.

Dalam hal DeTik, taktik penguasaan dari dalam itu gagal karena para wartawannya dengan berani dan cerdik — mereka tak melanggar hukum apapun — masuk ke koran mingguan Simponi. Usaha ini digagalkan oleh Menteri Penerangan dengan menyuruh PWI menekan pemimpin redaksi Simponi. Dengan demikinan wartawan DeTik telah disewenang-wenangi dua kali.

Pengusaan dari dalam seperti itu (seperti di Singapura) akan menyebabkan tak diperlukan lagi tindakan membredel. Pembredelan terbukti bisa menghebohkan — apalagi setelah kemenangan Tempo di PTUN dua kali. Lain kali, dengan penguasaan dari dalam, untuk menertibkan, penguasa cukup mengadakan reshuffle di pimpinan.
Belum 10 hari setelah pembredelan, sebuah perusahaan baru sudah didirikan menurut akta. Perusahaan itu (PT Era Mandiri Informasi) yang kemudian menerbitkan Gatra, dan pemodalnya adalah Bob Hassan.

Tapi sebagian besar wartawan Tempo menolak masuk Gatra. Juga sejumlah besar karyawan. Mereka bercita-cita memiliki sebuah majalah sendiri, dengan kapital yang mereka cari sendiri. Mereka sadar betapa makin berbahayanya cara baru dalam kontrol pers ini. Mereka sudah meminta SIUPP. Tapi ditolak. Alasan yang diberika n: ijin itu hanya diberikan pada Gatra.Tapi mereka tetap menampik masuk Gatra, dan lebih baik bekerja tersebar di pelbagai tempat, saling menolong, dengan nafkah dan kepastian kerja yang terbatas.

Beberapa saat setelah mereka mengambil keputusan untuk menolak kesempatan ke Gatra, saya menemui mereka. Jika waktu itu saya menangis, itu karena saya terharu oleh mereka, saya cemas akan mereka. Mereka menunjukkan suatu sikap yang mengejutkan untuk zaman yang sinis ini: tidak takut putus nafkah dan berantakan, untuk membela sebuah pendirian yang sederhana. Di antara mereka adalah Ahmad Taufik, yang juga aktifis Aliansi Jurnalis Independen (AJI), yang bersama tiga orang lain kini dipenjarakan penguasa.

Sejak saat itu saya memutuskan: saya memilih sepenuhnya untuk bersama mereka. Pada mulanya memang saya coba jembatani, dengan hati-hati, antara sebagian dari pimpinan Tempo yang berunding untuk masuk ke Gatra dengan para penolak itu. Tapi akhirnya saya sadar: saya harus memihak.

Perbedaan pilihan yang terjadi telah menyebabkan rusaknya banyak persahabatan di antara kami, tetapi saya tahu kenapa hal itu tak bisa dielakkan: ini bukan hanya perbedaan pilihan karir, ini juga perbedaan sikap dasar — juga perbedaan dalam rasa setiakawan.

Patutkah rasanya untuk membela sebuah sikap yang buru-buru menerima tawaran nyaman dari yang berkuasa dan berduit? Bisakah kita enggan untuk bersama dengan mereka yang, dalam pergulatan ini tak punya kuasa dan tak punya duit?

Saya tak memilih jadi auteur, karena saya sadar bahwa dalam hal ini saya sebenarnya diciptakan, bukan menciptakan. Lakon ini bukan lagi sekedar kisah Tempo dan Gatra sebagai dua pilihan tempat cari nafkah.

Yang saya saksikan adalah kisah sebuah tindakan, dari sejumlah orang, kebanyakan muda, yang waspada akan penguasaan media cara baru, dan tak ingin ditaklukkan. Ada atau tidak ada saya dan Rendra, itu akan berjalan sendiri. Ia akan tercatat dalam sejarah, dengan gemilang, tersendiri.