Goenawan Mohamad

– Berhubungan dengan Gagasan Soedjatmoko

KEMAJUAN, modernisasi, pembangunan: kita sudah lama berbicara menganjur-anjurkan hal-hal itu, tapi nampaknya kini kita harus merenungkan kembali. Gagasan-gagasan kemajuan yang di Indonesia dikenal sejak dasawarsa-dasawarsa abad ke-20 tengah diuji oleh perkembangan kenyataan-kenyataan menjelang akhir abad.

Seperti yang mungkin sudah dapat Anda duga, dengan mengatakan demikian saya tentu ingin ikut-ikut berbicara tentang kegalauan yang sekarang terjadi di negara-negara industri: ancaman runtuhnya keseimbangan ekologis — satu hal yang sudah sering dikemukakan, baik di kalangan PBB maupun di majalah Playboy, baik di Universitas Tokyo maupun di Universitas Padjajaran.

Ini bisa saja dianggap sebagai kegemaran baru intelektuil. Betapapun juga, seraya merasa terhenyak oleh proyeksi malapetaka para sarjana M.I.T, The Limits of Growth, yang jadi buah bibir di mana-mana itu, dewasa ini orang diingatkan kembali kepada kata-kata Pascal: “Yang menjadi matang melalui kemajuan, musnah oleh kemajuan”.

Padahal, kemajuan itulah salah satu hasrat pokok orang-orang terkemuka Indonesia semenjak mereka mencita-citakan lahirnya negeri ini.

Bagi kebanyakan mereka, angan-angan atau ancar-ancar Indonesia-yang-akan-datang kurang lebih bersamaan dengan bentuk-bentuk negara industri yang ada: Jepang (Jepang selalu menjadi contoh sejak awal abad ke-20), Eropa, Amerika Serikat, Uni Soviet. Pada mulanya gambaran dunia modern hanyalah terbatas pada pengertian “Barat”, seperti yang bisa kita lihat pada pikiran-pikiran Kartini, beberapa tokoh Jong Sumatra dan para intelektual majalah Poejanggan Baroe.

Pencampur-adukan pengertian tentang dunia modern dengan masyarakat-masyarakat kapitalis ini, yang nyata sekali terutama dalam pemikiran kebudayaan sebelum perang, memang telah menimbulkan banyak kontroversi yang berkisar pada soal setuju atau tak setuju “Barat”. Kita ingat akan apa yang kemudian disebut “polemik kebudayaan”, perdebatan gagasan tentang alternatif-alternatif yang sebaiknya dipilih Indonesia antara tahun 1935-1939. [1]

Membaca tulisan-tulisan itu tak dapat saya elakkan kesan, bahwa baik yang menginginkan kemajuan Indonesia dengan semangat renaissance Eropa, khususnya Takdir Alisyahbana, maupun yang meragukan jalan tersebut, kedua-duanya sama-sama berangkat dari anggapan tentang kemajuan sebagai hasil-hasil nilai bourgeois. Nilai-nilai ini ialah apa yang mereka sebut-sebut sebagai “intelektualisme”, “individualisme”, dan atau “egoisme”, serta “materialisme”.

Bagi yang berdekatan dengan filsafat India seperti Sanusi Pane (seorangpenganut theosofi) dan bagi yang berakar pada sikap hidup kejawen seperti Dr. Rajiman Widiodiningrat dan Ki Hajar Dewantara, sudah barang tentu nilai-nilai bourgeois itu ditampik. Bagi Takdir Alisyahbana, meskipun ia sadar bahwa nilai-nilai itu di Barat telah menimbulkan pelbagai kemacetan, namun buat masyarakat Indonesia masih dibutuhkan, bila negeri ini hendak memasuki dunia modern. [2]

Dalam sejarah cita-cita kemajuan Indonesia, gambaran tentang dunia modern sebagai hanya yang terbayang pada bentuk masyarakat Barat yang kapitalistis itu pada akhirnya tergeser. Sosialisme, yang di Indonesia amat kuat pelbagai pengaruhnya, sedang pasang naik di banyak negeri. Uni soviet kian tampil dalam gelanggang, sebagai juga sebagian dari dunia modern.

Pada tahun 1948 aural, sebuah majalah intelektuil baru memuat satu fragmen dari tulisan Sutan Syahrir. Nampaknya ia ingin menunjukkan bahwa kontroversi tentang ‘Barat’ atau ‘Timur’ sebagai alternatif buat Indonesia merupakan kontroversi yang tak kena.

Mengapa kita mesti “memilih antara Barat yang kapitalistis dan Timur yang menghamba-hamba?”, Syahrir bertanya menggugat, dan menjawab: “Kita tidak perlu mengambil yang satu atau yang lain: kita boleh menolak kedua-duanya, oleh sebab kedua-duanya harus silam dn sekarang ini sedang tenggelam ke masa silam”. [3]

Yang tidak atau belum dinyatakan Syahrir di situ ialah persoalan: bagaimanakah ancar-ancar masa depan Indonesia? Bagaimana arah kemajuan yang dicita-citakan elite Indonesia sejak awal abad ke-20 dengan semboyan Hindia madjoe?

Rasanya Syahrir akan menjawab, bahwa Indonesia harus meninggalkan apa yang di tahun 1939 disebutnya sebagai “ideologie feodaal jang mystisch”, nilai-nilai yang tercermin antara lain dalam seni dan sastra lama kita. [4] Atau dalam kata-kata yang kemudian dirumuskan soedjatmoko tahun 1954, kita harus “menyesuaikan diri secara kreatif pada dunia modern”. [5]

Yang penting dalam pendirian ini ialah bahwa pengertian dunia modern tersebut tidak lagi terpacak pada cuma Barat yang kapitalistis, melainkan juga Uni Soviet. Dalam sebuah penjelasan mengenai soal ini, Soedjatmoko menyatakan: “Dengan segala perbedaan di dalam susunan masyarakatnya, dengan segala perbedaan di dalam ideologi dan ethieknya, baik dunia Barat maupun Rusia sebagai penjelmaan dunia modern mempunyai satu dasar yang sama, yang membedakannya dari dunia yang tidak modern… Kedua-duanya berakar pada kepercayaan bahwa umat manusia di dunia ini dapat dan harus menentukan nasibnya sendiri berkat kesanggupannya untuk menguasai alam dan hendak mengatur hubungan-hubungan sosial yang menghubungkan manusia itu dengan umatnya.”

Dengan kata lain, tidak banyak berbeda dengan S. Takdir Alisyahbana duapuluh tahun sebelumnya, Soedjatmoko bertolak dari cita-cita kemajuan dengan dasar humanisme Eropa semenjak Renaissance. Dan tak berbeda dengan elite Indonesia umumnya, arah dan ancar-ancar kemajuan Indonesia baginya ialah suatu masyarakat industrial — suatu masyarakat di mana industri memegang peranan penting.

Maka sebagaimana halnya kaum komunis ataupun seorang nasionalis tipe Soekarno, Soedjatmoko menolak pandangan Gandhi mengenai perkara ini. Cukup diketahui secara umum, bahwa dalam Hind Swaraj yang ditulisnya tahun 1909 Gandhi menyerang mesin-mesin, pabrik-pabrik dan peradaban industrial atas dasar filsafatnya yang dipengaruhi Tolstoy. Bagi Soedjatmoko, Gandhi adalah salah satu manifestasi tanggapan jiwa yang dekat sekali dengan tradisi Asia yang bersifat Weltverneinung, yakni “menolak mengecap kenikmatan lahir sepenuh-penuhnya daripada hidup di dunia ini”.

“Bagi Gandhi”, demikian tulis Soedjatmoko, “kehidupan modern itu berdasarkan sesuatu tingkat di mana kebutuhan-kebutuhan lahir manusia ditinggi-tinggikan sampai luar batas. Atas tingkat kebutuhan manusia yang terlalu tinggi ini, manusia terpaksa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya itu. Maka sangat berbahayalah dianggapnya cita-cita itu bagi bangsa India dan bangsa-bangsa Asia umumnya, apabila mereka hendak mempersaingi bangsa-bangsa Barat atas dasar-dasar kehidupan Barat ini dan atas susunan industrial.

Maka dianjurkannya untuk menolak jalan kebahagiaan yang berbahaya ini; untuk memperjoangkan kemerdekaan India dengan tidak mengikuti jalan industrialisasi Barat, dan untuk kembali kepada alat-alat pemintal yang sederhana”.

Atas pendirian semacam ini, Soedjatmoko pun menyatakan: “Tak perlu diterangkan, bahwa pendapat yang sedemikian ini hanya dapat tumbuh di dalam isolasi Gandhi dan India dari dunia luar. Ia sukar bertahan dalam menghadapi masalah kemelaratan di India secara obyektif, begitu pula ia tidak dapat bertahan dalam menghadapi kekuatan-kekuatan yang mendesaknya dari luar. Maka tidaklah mengherankan bahwa India dalam hal pembangunan ekonomi ini tidak mengikuti jejak Gandhi, melainkan India telah mengikuti pimpinan Nehru”. [7]

Sudah disebutkan di atas, bahwa dalam penolakannya kepada Gandhiisme itu, di Indonesia Soedjatmoko tak bersendiri. Di tahun 1923, seraya menunjukkan kesalahan pemakaian cara-cara swadeshi untuk perjoangan kemerdekaan di Indonesia, Soekarno menyatakan, betapa “reaksioner sama sekali” pendirian Gandhi bahwa mesin-mesin harus dihapuskan dan diganti dengan kharkha.

“Mesin-mesin bukanlah pendapatan syaitan, adalah ‘Rakhmat Tuhan’ dan salah satu hasil evolusi pergaulan hidup yang tinggi harganya. Mesin-mesin itu tidak bersalah, melainkan stelsel-produksi yang memperusahakannya!” [8]

Tak mengherankan, apabila pandangan-pandangan semacam itu tercermin dalam pelbagai rencana. Di tahun 1951, misalnya, kita mengenal “Rencana Urgensi Perekonomian”, yang tujuannya meningkatkan perkembangan industri dalam semua tingkatannya, kecil, menengah, ataupun berat. [9]

Dan di tahun 1959, dalam “Pembangunan Semesta Berencana” dengan rencana 8 tahun yang dipesan Soeekarno itu, nampak betapa jumlah proyek industri ada 81, sementara bidang pangan hanya 8, sandang 7, pendidikan 43 buah. [10]

Dalam masa sesudah 1966 sekarang, memang ada pemilihan prioritas yang lain “Rencana Pembangunan 5 Tahun” ke-1 dengan aksentuasi pada soal pertanian. Namun pengertian “modernisasi” sering masih berarti pemakaian peralatan ataupun perlengkapan yang serba modern, suatu kecenderungan ke arah kegemaran memakai teknologi tinggi.

Sudah tentu hal itu bukanlah sekadar snobisme sebuah negara miskin. Memang ada petunjuk cukup banyak, bahwa alasan kita ke sana berasal dari hasrat untuk mempunyai semacam perhiasan kebanggaan. Betapapun juga, hasrat itu memperoleh dalih-dalih ekonominya, yang sudah cukup dikenal: bahwa industrialisasi akan meningkatkan standar hidup material, bahwa ia akan membuka kemungkinan buat diversifikasi dan stabilisasi ekonomi, bahwa ia akan sanggup mengabsorbsikan tenaga kerja yang kurang terpakai di bidang pertanian dan perdagangan kecil, dan bahwa industrialisasi, yang memancing urbanisasi, pada gilirannya akan mengurangi tingkat pertambahan penduduk, serta mengurangi kepadatan di wilayah pertanian pedesaan.

Nampaknya para ahli ekonomi sudah bersetuju dengan para pembina kebangsaan (nation builders), paling sedikit dalam pendirian bahwa industrialisasi adalah jalan keluar. Setidak-tidaknya — seperti yang tercermin sekarang — interdependensi antara pertanian dengan industri diakui secara sepatutnya. Seakan-akan masalahnya ialah, kemudian, hanya suatu rangkaian persoalan teknis.

Tapi mendadak, perkembangan kenyataan-kenyataan menjelang akhir abad ke-20 di dunia dan di Indonesia memanggil kembali persoalan-persoalan dasar lama yang sudah dianggap beres, hanya beberapa tahun setelah Indonesia memusatkan perhatiannya pada pelaksanaan pembangunan, bukan cuma filsafat pembangunan. Belum lagi Rencana Tahun ke-1 habis, di awal dan pertengahan 1972 ini pertanyaan muncul kembali: pembangunan gaya apa? [11]

Pada mulanya adalah keguncangan dunia oleh timbulnya beberapa kesadaran baru. Saya telah ikut-ikut menyebutkan ancaman runtuhnya keseimbangan ekologis. Sekalipun semua kita sudah diberi tahu bahwa buat negeri seperti Indonesia soal lingkungan bersumber pada faktor keterbelakangan, namun apa yang terjadi di negeri-negeri industri kini Barat bersangkut paut dengan kepercayaan krisis yang lebih jauh: kecemasan akan tak terkendalinya perkembangan teknologi dan bahkan skeptisisme akan arti pertumbuhan ekonomi. Tak seluruhnya bisa dikatakan bahwa krisis kepercayaan itu sesuatu yang 100% baru.

Masalah alienasi, misalnya, yang banyak dibicrakan Amerika sekarang, kita ketahui sudah dikemukakan Marx di tahun 1844. Kritik atas akibat-akibat teknologi dalam bentuk dehumanisasi, bukan penemuan para juru bicara counter culture. Kita sudah berbicara tentang Gandhi, dan mungkin bisa ditambahkan sederet nama kaum eksistensialis.

Setiap zaman nampaknya menampilkan Yeremiah-nya masing-masing. Melihat itu semu, memang bisa diragukan adalah kegaduhan itu hanya sementara. Dan lebih relevan lagi bagi suatu masyarakat yang sedang membangn seperti Indonesia, pertanyaannya adakah soal-soal itu sudah cukup mendesak untuk kita bicarakan?

Bagaimanapun, salah satu ciri penting dalam kegalauan yang timbul di negeri-negeri industri kini ialah bahwa aspirasi-aspirasi kita semula ikut tergugat. Sebuah manifesto para mahasiswa Paris dalam demonstrasi 1968 berbunyi: “Revolusi yang sedang mulai ini tak hanya akan menggugat msyarakat kapitalis, tapi juga masyarakat industrial”. [12]

Manifesto macam itu mungkin tak usah dianggap menakutkan. Namun layak diperhatikan, bahwa lebih dari yang terjadi di masa lampau, kini statistik dan komputer ikut bergabung dalam gugatan cemas itu. Di atas sudah disebut The Limits of Growth. Mungkin proyeksi itu kurang akurat, dan salah satu kritik yang bisa dikemukakan pada sementara futurolog ialah pandangan mereka terhadap sejarah yang berbau determinisme. Namun orang-orang dari lapangan ekonomi, termasuk Sicco Mansholt, bekas Presiden Masyarakat Ekonomi Eropa, tokh kini mengurai kearifan klasik, bahwa pengerahan hasrat untuk mencapai prestasi material tidaklah menjamin kebahagiaan manusia.

Dengan kata lain, kita terpaksa menanyakan kembali masalah-masalah fundamental tentang cita-cita kita yang dulu itu: kemajuan, modernisasi, pembangunan. Mudah-mudahan saya tak terlalu tergesa-gesa menyimpulkan, bahwa dewasa ini nampak pergeseran tentang cita-cita itu.

Yang menarik untuk diperhatikan ialah fikiran-fikiran yang beberapa waktu terakhir ini sering dinyatakan Soedjatmoko. Ia memang konsisten dengan pendiriannya agar kita menyesuaikan secraa kreatif dengan dunia modern: kreatifitas berarti tidak meniru. Namun bagi seseorang yang pernah menolak Gandhi, dapat kita lihat perubahan ancar-ancar pembangunan yang dikemukakannya ini.

Keadaan di negeri-negeri industri dewasa ini, menurut Soedjatmoko, menyarankan kepada negara-negara berkembang supaya “sebisa-bisanya supaya mereka jangan mengulangi” pola pembangunan negara-negara industri yang lebih tua. Di samping itu faktor kepadatan penduduk Indonesia sendiri “memaksakan kepada kita suatu siasat pembangunan yang berlainan”. Dasarnya adalah kebijaksanaan pertumbuhan ekonomi dengan penyediaan lapangan kerja, keadilan sosial dan kesanggupan untuk memakai kekuatan sendiri. Kenyataan-kenyataan kita kini, dan terutama yang akan datang, juga memaksakan kita untuk hidup sederhana, sedapat-dapatnya di dalam batas-batas sumber-sumber kita sendiri, hingga tak menambah ketergantungan kita kepada negara-negara yng lebih kuat ekonominya. Oleh sebab itu penggunaan teknologi menengah, bukan teknologi tinggi, penting adanya. Anggapan yang dulu dikenal, bahwa seolah-olah dengan industrialisasi segala sesuatu dapat dipecahkan, adalah salah. Apalagi karena industrialisasi di Indonesia tidak akan dapat mengatasi kesempatan kerja. [13]

Meskipun belum bisa dikatakan bahwa dengan gagasan-gagasan semacam itu Soedjatmoko telah berpindah ke semacam neo-Gandhiisme, tapi terasa betapa beberapa dasar argumentasi Gandhi yang dimustahilkannya pada tahun 1954 kini tampil secara samar-samar. Apalagi bila diingat, bahwa konsepsi Gandhi tentang mekanisasi dan industrialisasi tidak cuma berdasarkan kekeras-kepalaan seorang ethikus, melainkan seperti dalam perkembangan fikirannya kemudian, juga berdasarkan kondisi obyektif India.

Sikapnya dengan “ekonomi pedesaan” bukanlah cerminan pandangan hidup yang bercirikan Weltverneinung, tapi hasil seorang yang menjalankan perekonomian kemiskinan. Walaupun demikian, yang terpenting ialah bahwa gagasan-gagasan yang ditawarkan Soedjatmoko merupakan orientasi baru dalam cita-cita kemajuan di Indonesia. Sebab anjurannya agar kita mempergunakan teknologi menengah, bukanlah anjuran untuk mempercepat perubahan-perubahan kebudayaan. Hal itu hanya berarti revitalisasi pedesaan, tanpa perluasan sektor modern.

Demikian pula pilihan terhadap teknologi menengah itu mengimplikasikan kesediaan kita sebagai bangsa untuk menerima keterbatasannya dalam persaingan “kemajuan” dengan dunia luar. Juga aksentuasinya kepada perluasan kesempatan kerja, melalui proyek-proyek padat karya, mengandung kemungkinan memperlambat kenaikan pendapatan nasional. Sementara itu seruannya untuk hidup sederhana secara adil berarti seruan untuk suatu disipin bersama, yang mau tak mau akan mempengaruhi ukuran-ukuran kebebasan individu, suasana kompetitif dalam bidang usaha dan keharusan pengusaha untuk kurang memberi kemungkinan pada dorongan-dorongan kesejahteraan material dari masyarakat. Sebab yang penting di situ ialah harmoni, sedikit sekali dinamika.

Adakah kita sudah siap untuk menerima alternatif semacam itu, setelah sejak awal abad ini kita dibayang-bayangkan dengan motivasi dan ancar-ancar kemajuan yang lain?

Agaknya tidak mudah perkaranya. Sebab alternatif semacam itu memestikan adanya suatu konsensus nasional yang kuat dan suatu suasana internasional yang lebih baik dari sekarang dengan ketimpangan politik dan ekonominya. Barangkali kita kemudian bisa mencari suatu alternatif yang lain, barangkali juga tidak, sementara waktu berjalan terus dengan bergegas dan menambah tumpukan problem-problem di samping wawasan-wawasan baru.

** Dicuplik dari buku Setelah Revolusi Tak Ada Lagi, terbitan Pustaka Alvabet [Jakarta: 2005], hal. 297 - 309.

————————————

Catatan:

1. Disusun oleh Achdiat K. Mihardja, dalam Polemik Kebudajaan, Jakarta, 1954 (cetakan kedua).

2. S. Takdir Alisyahbana, ‘Synthese antara “Barat dan Timur”‘, Polemik kebudajaan, hal 89-90. Ia mengemukakan perumpamaan secara populer: “Bangsa Indonesia sekarang harus memasak nasi. Soalnya yang pertama ialah menghidupkan api. Bagi bangsa “Barat” nasi sudah masak, api sudah bernyala-nyala. Soal bagi “Barat” ialah bagaimana menjaga, supaya nasi jangan hangus. Sebaliknya daripada membesarkan api, soal Barat ialah bagaimana mengurangkan api. (Sementara itu) kalau bangsa Indonesia sekarang memecahkan otaknya memikirkan, bagaimana mengurangkan api (baca intellectualisme, individualisme, egoisme, materialisme), maka saya takut nasi Indonesia tiada akan masak-masaknya, sebab apinya tidak hidup”.

3. Sutan syahrir, ‘Barat dan Timur’, dalam Gema Suasana, Januari 1948, hal. 48.

4. ‘Kritiek dari Oekoeran Sendiri’, Poedjangga Broe, No 7-8, Januari-Pebruari, Th. VII (1939)

5. Soedjatmoko, ‘Mengapa Konfrontasi’, Maj. Konfrontasi, 1, Juli-Agustus 1954, hal 8.

6. “Surat Terbuka Kepada Sdr. Buyung Saleh’, Siasat, 5 September 1954, hal. 23.

7. Soedjatmoko, ‘Pembangunan Ekonomi Sebagai Masalah Kebudayaan’, Konfrontasi. 2, September-Oktober 1951, hal. 11-12.

8. Sukarno, ‘Swadeshi dan Massa-Aksi di Idonesia’, dalam Di Bawah Bendera Revolusi, Jakarta, 1963, hal. 142.

9. Berita Ekonomi indonesia, 28 April 1951.

10. Warta CAFI, Edaran No. H 343, 21 Pebruari 1961, hal. 1.

11. B. Higgins, ‘Survey of Recent Development’, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. VIII No. 1, Maret 1972, hal. 22-31.

12. The Making of Counter Culture, London, 1971, hat. 22.

13. Soedjatmoko, Lingkungan Hidup Manusia, Nilai-nilai dan Pendidikan, referat untuk Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup Manusia, Bandung, 15-18 Mei 1972 (stensilan). Juga ceramah di Taman Ismail Marzuki, Pedoman, 24 Mei 1972.