Goenawan Mohamad

Pendidikan politik justru bermula dari kesadaran akan kecentang-perenangan

RAKYAT, ternyata, bukan pegawai. Juru kampanye kita menemukan kenyataan ini kemarin siang, dengan tenggorokan yang kering. Di sebuah lapangan yang berubah menjadi samudera wajah dan panji-panji, ia berdiri tegak di podium sebagai pembicara terakhir. Langit terik. Udara 31 derajat.

Samudera wajah yang berkeringat itu memperdengarkan suara gemerungsung. Tak sabar. Desauan itu makin keras. Akhirnya hiruk-pikuk. Juru kampanye kita, di podium tinggi itu, merasa tak dipedulikan.

“Saudara-saudara . . .,” ia mulai menawarkan suaranya ke tujuh mikrofon yang berbaris di depannya. “Mohon perhatian . . ..”

Orang tetap ribut.

“Saudara-saudara . . . mohon perhatian, harap diam sebentar.”

Orang tetap gemerungsung. Mereka kepanasan. Mereka menunggu puncak acara rapat umum itu: bukan pidato, melainkan lagu dangdut para penyanyi tenar yang sudah hadir dekat panggung. Bagi mereka, itulah alasan utama berkumpul. “Nyanyi! Nyanyi!” Tiba-tiba terdengar teriak. “Dangdut! Joget!”

Juru kampanye kita seperti kena tampar. Ia, bekas pejabat tinggi, tak dihormati di lapangan itu. “Saudara-saudara mau diam atau tidak,” serunya. Ia merasa perlu unjuk wibawa — seperti dulu ketika ia berdiri di podium lapangan kantornya, tiap tanggal 17. Maka, dengan suara keras ia membentak: “Kalau tidak mau diam, saya lebih baik turun mimbar saja!”

Orang banyak ternyata tetap tak peduli. Di lapangan yang kini tampak seperti onak dan duri itu, wibawa Pak Bekas Pejabat ternyata majal. Tiba-tiba bahkan terdengar suara serempak: “Yah, turun saja!”

Juru kampanye kita menelan ludah. Rakyat, inilah rakyat. Tanpa disiplin. Bandel. Tak sopan. Bukan pegawai.

Ia, yang hampir seluruh hidupnya duduk di belakang meja besar di kamar besar, dengan baju safari yang necis dan angker, baru mafhum. Bertahun-tahun ia dibentuk oleh kelaziman untuk memandang tiap makhluk yang berkelebat di depannya cuma punya dua kategori: bawahan atau atasan. Dunia pangkat dan jabatan yang mencetak pribadinya bahkan meluas ke luar kantornya. Orang swasta memandangnya dengan takut-takut, meskipun cuma ketemu di pesta pengantin. Hadirin minggir memberinya tempat di depan, waktu nonton wayang atau waktu sembahyang Jumat. Teman golfnya penuh hormat sebelum mendahului jalan di rumput hijau. Tetangganya tak berani menyapanya, apalagi bila harus melalui izin satpam.

Dan kini ia menghadapi segerombolan manusia yang tak peduli pada atasan dan hormat dan izin dan tak bisa diatur menurut pangkat dan jabatan. Ia marah. Ia bingung. Ia mendadak merasa tak berdaya. “Ya Allah, kenapa saya diberi tugas pidato seperti ini,” ia mengeluh dalam hati.

Untunglah, kisah ini berakhir dengan happy ending. Juru kampanye kita mendadak dapat mengatasi kemacetan dirinya: ia mengalah kepada ketidaksabaran orang banyak itu. Ia mempersilakan para pemusik mulai, dan nyanyian dangdut mulai, dan ia ikut menyanyi, dan ia ikut menari, dan hanya sekali-sekali meneriakkan pesan kampanye.

Massa bertepuk. Riuh.

Kearifan baru pun terbit di siang yang panas itu: kampanye Pemilu 1992 memang bukan tempat pendidikan politik. Soalnya sederhana saja:

…pendidikan politik tak bisa diberikan cuma beberapa jam, beberapa hari, ketika politik sudah seperti jenazah dalam laboratorium, dan hanya ditiup untuk sebuah upacara lima tahun sekali. Kampanye bukan pendidikan politik karena politik — dalam arti kegiatan mencari dan memakai jalan untuk melaksanakan suatu cita-cita yang dianggap baik bagi masyarakat — telah berubah menjadi proses birokrasi.

Dalam proses itu, pendidikan politik memang tak perlu. Yang diperlukan ialah keterampilan merencanakan, mengontrol, dan mencapai target. Masyarakat ibarat sebuah asrama atau kantor, dan anggota masyarakat ibarat prajurit atau pegawai — dan tak ada bayangan bahwa masyarakat adalah sebuah bazar yang centang-perenang.

Pendidikan politik justru bermula dari kesadaran akan kecentang-perenangan. Kita dilatih mendengarkan aneka keluh dan keinginan, yang sering tak akur. Pendidikan politik adalah latihan merumuskan keluh dan keinginan itu, dan mengujinya dalam perdebatan dan kompetisi. Ia mengajarkan perlunya kekuasaan, tetapi karena bermula dari asumsi tentang masyarakat sebagai sebuah bazar, pendidikan politik juga sebuah latihan mengakui keterbatasan kekuasaan itu.

Tidak mudah memang. Di sebuah masyarakat yang dianggap sebagai semacam asrama atau kantor, tak akan cukup tersedia infrastruktur kemerdekaan dan kesabaran, yang memberi saluran juga bagi suara yang “aneh” dan pada saat yang sama menghargai proses hukum. Maka, “politik” pun hanya sebuah keramaian: pidato yang membosankan, yang diselamatkan oleh lagu-lagu merdu.

13 Juni 1992