Frankfurt Book Fair 2015: Barong Banyuwangi, Dwiki, Djadug dan Angkringan

2015 adalah tahun ke-70 kemerdekaan Indonesia. Perlu satu peringatan khusus.

2015 Indonesia akan tampil di Frankfurt am Main sebagai “Tamu Kehormatan” dalam Frankfurt Book Fair, dengan mendatangkan sekitar 8000 buku, 30 lebih penerbit dan 70 pengarang dari pelbagai jenis karya, juga para penggiat buku, bersama dengan sekitar 20 seminar dan diskusi panel yang akan menghadirkan pembicara Jerman dan Indonesia.

Frankfurt Book Fair 2015, dengan kata lain, bukan hanya kesibukan sastra…

Di samping itu: pameran seni rupa, arsitektur, fotografi, film, animasi, komik, naskah kuno Nusantara.

Juga dunia kuliner Indonesia.

**

Acara sudah dimulai akhir Juni yang lalu di Köln dan Berlin: sebuah seminar bersama tentang masalah diaspora Muslim dan integrasi nasional, yang menghadirkan Dr Syafiq Hasyim dan Dr Luthfi Assyaukani dari Indonesia, dan Dr Claudia Derich dan Dr. Mohand Khorchide dari dua universitas Jerman.

Pada hari itu juga tampil Aktor Iman Soleh dan Dalang Atjep Hidayat, dalam kombinasi puisi dan kecapi, membawakan “Air, Burung, Nenek Moyang” yang mempesona hadirin.

Dua pengarang terkenal kita, Okky Madasari, membacakan fragmen dari karyanya yang diterjemahkan ke bahasa Jerman dengan judul, “Seelen in Ketten” dan Triyanto Tiwikromo yang versi Jerman dari karyanya berjudul, “Der elfte Heilige“.

Kedua sastrawan itu juga tampil di Literatur Haus di Berlin dengan hadirin yang penuh.

Lanjutkan membaca Frankfurt Book Fair 2015: Barong Banyuwangi, Dwiki, Djadug dan Angkringan

Frankfurt Book Fair 2015: Seni Rupa Indonesia di Frankfurt

Di dinding ini saya pernah uraiakan sedikit tentang buku-buku Indonesia yang akan dipasang dalam Pekan Raya Buku di Frankfurt, dalam Frankfurt Book Fair. Sekarang saya akan menceritakan yang lain.

Setiap negara yang dipilih jadi “Tamu Kehormatan”, Guest of Honour, diharapkan menghadirkan kreasi bangsanya di bidang kreatifitas, tak hanya dalam sastra. Dalam tahun 2015 ini, Indonesia akan memamerkan karya arsitektur, seni rupa, fotografi, tari, dan musik.

Saya mulai dengan Seni Rupa.

Akan dibuka pertengahan September (dan kemudian diresmikan pertengahan Oktober), pameran akan ditutup awal Januari tahun depan. Ia akan diisi oleh empat perupa yang terkenal: Eko Nugroho, Jompet, Joko Avianto, dan grup Tromarama. Mereka akan menampikan karya ukuran besar. Tempatnya di Galeri Kunstverein, Frankfurt.

instalasai fbf

Lanjutkan membaca Frankfurt Book Fair 2015: Seni Rupa Indonesia di Frankfurt

Sedikit tentang Frankfurt Book Fair

Di tahun 2015 ini, Indonesia jadi Ehrengast, atau The Guest of Honour, atau Tamu Kehormatan, dalam Frankfurt Book Fair (FBF) 2015. Sejak awal tahun ini pula, saya ditunjuk Menteri Pendidikan & Kebudayaan Anies Baswedan sebagai Ketua Komite Nasional Pelaksana perhelatan itu.

Saya ingin menggunakan ruangan ini untuk menjelaskan beberapa hal yang dibicarakan dengan ramai, kadang sengit, dalam Face Book, tentang beberapa hal yang menyangkut hal ini.

Ada teman yang mengesankan ke publik, malah cenderung menuduh, bahwa Komite Nasional telah menjadikan Perisiwa 1965 itu thema pokok kehadiran sastra Indonesia di Frankfurt nanti. Dengan itu, dua sastrawan, Laksmi Pamuntjak (penulis novel “Amba”) dan Leila S. Chudori (“Pulang”) akan ditampilkan sebagai “pelopor” mengungkap 1965.

Dugaan itu jauh panggang dari api.

Ketika dalam konferensi pers dengan media Jerman di Frankfurt 23 Juni yang lalu ada wartawan Jerman yang bertanya, apa kiranya thema utama sastra Indonesia sekarang — apakah itu menengok kembali sejarah yang dibungkam — saya menjawab: ada 40 ribu buku terbit tahun lalu di Indonesia, rasanya tak bisa dikatakan ada satu thema pokok.

Bahwa “Amba” dan “Pulang” menonjol, itu karena dua hal.

Lanjutkan membaca Sedikit tentang Frankfurt Book Fair

Sastrawan

Sastrawan, terutama di Indonesia, sering yakin mereka warga masyarakat yang penting — lebih penting ketimbang karya mereka.  Ada “sindrom pujangga” yang  sering  berjangkit.

Di masa lalu, “pujangga” disebut sebagai pemberi fatwa, petunjuk ke pintu kebenaran.  Ia diletakkan, atau meletakkan diri, di tataran yang lebih suci dan mulia  dalam fi’il dan pengetahuan.

Di abad ke-19, Ronggowarsito menamakan salah satu karyanya Serat Wirid Hidayat Jati. Dalam buku kecil itu ia tampak siap memberikan  “hidayah” yang  “benar” kepada pembacanya.  Di abad ke-20, di tahun 1930-an,  ketika sejumlah sastrawan memaklumkan  pembaharuan, “sindrom pujangga” tak berubah. Mereka  namakan majalah mereka  PoedjanggaBaroe.  Mereka, terutama Takdir, memandang sastrawan sebagai pelopor dalam kerja membangun kembali masyarakat,  dalam “reconstructie arbeid“.

Tapi kemudian datang Revolusi 1945. Yang dijebol bukan hanya wibawa pemerintah kolonial. Pembrontakan sosial, kehendak menghabisi aristokrasi atau pangreh praja, yang disebut “feodal”, meledak di Sumatra Timur dan di  pantai utara Jawa Tengah. Tahun 1945: sebuah ledakan anti-hierarki.

Sejak masa itulah, sejak generasi sastrawan di sekitar Chairil Anwar, sastrawan menyebut diri “penulis”. Kata  “pujangga” jadi olok-olok.  Para sastrawan meletakkan diri setara dengan pembaca mereka.  Bersama Chairil, Asrul Sani, dan Rivai Apin menerbitkan sebuah buku puisi berjudul Tiga Menguak Takdir:  sebuah statemen tersirat yang menunjukkan tak ada yang selamanya berada dalam posisi yang menentukan.

Sikap itu tampaknya datang bersama apa yang mereka baca sebagai kesusastraan: karya para penulis dunia yang — setelah konflik-konflik besar di Eropa dan Asia menebarkan korban  — melihat kesusastraan gagal menyelamatkan manusia  dengan petuah dan pesan. Para penulis mulai memandang diri sendiri dengan ironis. Seseorang pernah bertanya apa pesan yang hendak diungkapkan Hemingway dalam bukunya. “Tak ada pesan dalam novel-novel saya”, jawab penulis  Farewell to Arms itu. “Kalau saya mau sampaikan pesan, saya kirimkan lewat pos”.

Lanjutkan membaca Sastrawan

Gembrot

Bukan kematian yang membuat seorang penakluk runtuh, melainkan kegemukan. Itulah yang terjadi pada Raja William ketika ia berusia 59.

Pada pagi di awal September 1087 itu, di sebuah pertempuran untuk menaklukkan sebuah kota Prancis, baginda terlontar dari atas kudanya. Perutnya yang membuncit   menabrak bagian depan pelana dan ia tak bisa dengan tangkas menjaga keseimbangan.  Ia terjungkel dan  tewas.

Masalah yang timbul tak berhenti di situ. Ketika pemakaman  dimulai, ternyata sarcophagus batu yang disiapkan untuknya  terlalu sempit. Ketika para padri dan petugas mencoba menjejalkan tubuh gembrot itu agar bisa masuk peti mati itu, perut jenazah meletup. Bau busuk menebar.  Para pelayat dengan cepat-cepat menyelesaikan upacara sambil menahan muntah.

Mungkin sejak itu orang berhenti menghubungkan tubuh besar dengan kewibawaan seseorang — setidaknya dalam kasus William Sang Penakluk.

Berkuasa di Inggris dan  Normandia selama bertahun-tahun,   mula-mula ia mungkin merasa bahwa tubuhnya yang makin memuai punya aura tersendiri.  Tapi akhirnya ia juga sadar: ada yang salah dengan kegemrbotan itu. Raja Philip dari Prancis   menyamakan perut raja Inggris itu dengan perut perempuan hamil tua.  Dan ia tahu itu bukan sebuah pujian.  Ia, seorang raja yang buta huruf, mencoba diet dengan ngawur:  ia menggantikan makanan dengan minuman keras.

Tapi ia memang hidup di sebuah zaman dan sebuah kebudayaan yang memandang  gemuk, bahkan gembrot, secara tak konsisten.  Ketika bencana kelaparan masih sering terjadi, orang Eropa menafsirkan kegemukan dan pinggang tebal sebagai indikator ketahanan dan akhirnya jadi sebuah prestise. Maka ada masanya ketika  beruang yang tambun jadi lambang kekuatan, meskipun kemiudian, pada periode lain lambang keunggulan yang tepat adalah singa:  ramping di pinggang, perkasa di dada.

Lanjutkan membaca Gembrot

Bocah

Seorang bocah menggambar.  Ia bayangkan seekor ular sanca menelan utuh seekor gajah.  Dalam gambarnya, sosok gajah itu sudah tak tampak lagi. Yang kelihatan: perut si ular yang menggelembung.

Si bocah pun menunjukkan gambar itu kepada orang dewasa.

“Kau tak takut melihat ini?” tanyanya. “Kenapa harus takut melihat gambar sebuah topi?” jawab si orang dewasa.

pangeran kecilDi situlah, sebagaimana diutarakan dalam Pangeran Kecil Antoine de Saint Exupéry, orang dewasa gagal.  Mereka tak gentar, tapi itu karena mereka tak bisa membayangkan sesuatu yang lain dari apa yang kasat mata, yang praktis dan lazim.  Mereka tak betah berbincang tentang ular yang menelan gajah di rimba yang aneh. Mereka lebih tertarik membicarakan “jembatan, dan golf, dan politik, dan dasi”.

Imajinasi telah mengering di dunia mereka — sebuah dunia yang terpisah dari kehidupan anak-anak yang berkhayal dan bermain.

Pangeran Kecil dengan lembut mengukuhkan  keterpisahan itu: di satu pihak wilayah anak dengan keasyikan dan keindahan yang tersendiri; di lain pihak dunia orang dewasa yang dibentuk teknologi, uang, dan pertarungan. Buku kecil ini sebuah kritik. Ia menjauhi kehidupan yang dikuasai rasionalitas untuk  meraih hasil. Saint Exupéry mengajak kita menyaksikan sebuah kehilangan yang bernama dunia modern. Kita tak bisa lagi mengatakan hahwa manusia tinggal di dunia secara puitis, “dichterisch wohnet der Mensch“, untuk memakai ungkapan Heidegger. Tak ada lagi padang pasir tempat kita berjumpa si pangeran kecil. Kini manusia menghuni dunia dan ia menghitung.

Beda yang tajam itu pernah dilukiskan Tagore dalam sajak terkenal ini:  “Nelayan menyelam mencari mutiara, saudagar berlayar mengarungkan perahu, sementara anak-anak menghimpun batu dan menebarkannya kembali…”

Lanjutkan membaca Bocah

Pyadasi

Di pilar batu karang setinggi 15 meter itu terpahat 14 titah yang tak mati-mati. Diukir  pada abad ke-2 Sebelum Masehi, sabda itu datang dari Pyadasi, atau Devanampiyadasi, raja yang membawahkan wilayah yang kini jadi bagian utama India.

Hampir semua barisnya mempesona,  tapi yang terasa menggugah adalah titah yang ke-7:

Baginda Devanampiyadasiberkehendak semua agama ada di mana saja, sebab semua menghendaki pengendalian diri dan kemurnian hati…”

Kemudian diketahui sebutan lain Devanampiyadasi adalah Asoka — nama yang kini  praktis terkait dengan  “perdamaian”, penanda yang mengacu kepada tauladan Budhisme. Kita kagum, karena titah itu dari seorang raja yang justru meyakini agamanya sendiri.

“Baginda Devanampiyadasi menghormati para pertapa dan pemangku rumah tangga dari semua agama, dan ia menghormati mereka dengan berbagai anugerah dan kehormatan.  Tapi Baginda tak menghargai anugerah dan kehormatan sebagaimana ia menghargai ini:  ketika orang menumbuhkan apa yang hakiki dalam agama.  Orang menumbuhkannya dengan cara yang berbeda-beda, namun semuanya berakar pada pengendalian diri dalam bicara, baik ketika memuji-muji agama sendiri, atau pun ketika mengecam agama orang lain….Siapa pun yang memuji agamanya sendiri, karena kebaktiannya yang sungguh-sungguh, dan mengecam agama lain dengan niat “Biar kuagungkan agamaku sendiri”, hanya akan melukai agama sendiri… Orang harus mendengarkan dan menghargai keyakinan yang dipeluk orang lain. Baginda Piyadasi ingin agar semua orang belajar bersungguh-sungguh ajaran yang baik dalam agama lain.”

Dibaca di hari-hari ini, ketika kecurigaan antar agama jadi kebencian, saya tak tahu bisakah keinginan raja yang baik hati itu bertahan.

Lanjutkan membaca Pyadasi

Tempo, A Lingual Story

In 1971, with a small group of writers and journalists I founded Tempo, the first magazine in Indonesia modeled after weeklies like Time, l’Express, and Der Spiegel.  There were many reasons why we did it, but one of them had something to do with language.

The Indonesian language, of which the base is Malay,  is unique in its political  history. Since previous centuries, it has been adopted, albeit inconsistently, as a lingua franca by the Patanis in South Thailand, people of Malaysia, Singapore, Indonesia, Southern part of the Philippines and Timor Leste.

In other words, Indonesians’ national language  is not an  infixed legacy of colonialism — Dutch colonialism that is.  Neither it is an expanded medium of communication generated by a majority culture.  In fact, the beginning of Indonesian print-capitalism that spread the use of the language was led among others by the so-called “non-indigenous”  minorities, the ethnic Chinese.  In addition to that, Indonesian has never had an established centre of excellence preserved by a ruling class. The attempt to create a hierarchical standardization has never been a success.

In short, it is a democratic language par excellence, created by different paroles.  It is no surprise that it becomes a natural part of the political.  Hence, as early as 1920s,  the language was not merely a medium of nationalist, or anti-colonialist, ideas; it was, in itself, a nationalist expression. It was chosen as an act  against the residue of the colonial language policy and simultaneously  a break-away from local forms of orality and literacy nurtured by  provincial (“feudal”) aristocracies.   In other words, it is part of the process of internalizing the idea of “Indonesia” which, as Benedict Anderson famously puts, is an “imagined community”.

The link between the Indonesian language and the political is, however, not always in a placid state. Especially when the political —  or la politique, in Ranciere’s use of the word — is submerged by the need to stabilize political groupings and identities. This leads to the production of a reiterative (and persistent) lexicon, articulated in slogans, catchphrases, and empathic acronyms.

The decade between the 1950s and the 1960s saw such a trend in the Indonesian language  — especially during the period of the “Guided Democracy” with its “Third-World” revolutionary fervor.

Sukarno, a charismatic orator    addressed as “the Great Leader of the Revolution”,  charged the language with words like “Manipol” (Manifesto Politik or “Political Manifesto”, the name of one of  Sukarno’s doctrines), “Resopim” (Revolusi-Sosialisme-Pimpinan or “Revolution-Socialism-Leadership”), “kontrev” (kontra-revolusi or “counterrevolutionary’), “nekolim” (neocolonialism),  “plintat-plintut“, a Javanese mocking phrase for an ambivalent political position — later to be abbreviated into a popular acronym, plin-plan..

Lanjutkan membaca Tempo, A Lingual Story

Lain Ladang

Bumi terbentang dengan sejarah tanda yang berlain-lainan. Huruf, cara bicara, cara mengucapkan, bermula pada kelaziman ribuan tahun, yang berkait dengan kebiasaan lidah, bibir, tenggorokan, dan anggota tubuh lainnya. Tempat dan waktu berperan di dalamnya. Makna dibentuk dalam proses itu.

Itu sebabnya orang Jawa punya huruf dan cara mengucapkan kata yang berbeda dari orang Slowakia atau Arab. Dalam deretan “hana-caraka”, kita tak akan menemukan huruf yang merekam bunyi “x” atau “z”. Sebaliknya dalam alfabet Latin yang merekam bunyi bahasa Prancis, tak ada huruf yang sepadan dengan “dh” Jawa, yang membedakan “wedi” dengan “wedhi”.

Maka orang Jawa, setidaknya di masa sebelum mengenal huruf lain, melafalkan “Abdul” dengan “Ngabdul”, “Ali” dengan “Ngali”, “fikir” dengan “pikir”, dan umumnya bingung bagaimana harus melafalkan “kalifatullah”. Atau bahkan “Allah”. Ketika ibu saya menyebut “ndilalah kersaning alah” ia, seperti jutaan orang Jawa lain selama berabad-abad, bermaksud menyebut nama Tuhan, yakni “Allah” dalam bahasa Arab, dengan “alah”. Kini saya bisa mengerti kenapa ada yang mengeja “Allah” dengan “owoh” dan merasa itu bukan salah-tulis.

Dewasa ini, dengan semangat “pemurnian” agama. ada yang menganggap bahwa ada satu cara mengeja yang murni dan sebab itu benar dan satu lafal yang sahih. Mereka mengabaikan sejarah, lokalitas dan adat tubuh yang berlain-lainan — yang semuanya bukan dosa. Kecuali jika kita menganggap Sunan Kalijaga di abad ke-15 berdosa.

Saya tak berbahasa Cina. Tapi saya tahu bahwa bahasa ini mempunyai sistem huruf yang “ideogramatis”: makna dituliskan dari gambar, seperti dalam hieroglip Mesir. Sebab itu bahasa ini memakai prosedur yang cukup rumit untuk mengasimilasikan kata asing, ketika dunia luar makin deras masuk ke Tiongkok: makna kata asing itu harus dituliskan dengan satu bentuk mirip gambar, tapi sedemikian rupa hingga bisa dibunyikan mirip dengan aslinya.

Saya sering bertanya, dan belum dapat jawab, bagaimana orang Muslim Tiongkok menuliskan kata “Allah”?

Jika saya lihat potret perayaan Ramadhan di negeri itu, saya menduga makna “Allah” dituliskan sama dengan penulisan konsep “Tuhan” umumnya dihurufkan dalam bahasa Cina — yang kalau tak salah berarti “Maharaja Langit”. Musrik? Menyimpang?

Pertanyaan ini bisa juga dikemukakan jika kita ikut shalat Idul Fitri di Beijing: di sudut-sudut mesjid dipasang “hiu” untuk mewangikan ruang — sedikit seperti di kelenteng di Singkawang. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya mengajar sebentar di di Royal Melbourne Institute of Technology, ada seorang mahasiwa Muslim dari Tiongkok. Saya pernah dengar bagaimana ia membaca surah, meskipun lirih, waktu shalat. Dari mulutnya ada sesuatu yang mengingatkan saya akan kemerduan Opera Peking.

25 Mei 2015.

Perihal Surat Lia Eden

Pemimpin sekte Kerajaan Tuhan Edan, Lia Aminuddin atau Lia Eden, mengirim sepucuk surat kepada Presiden. Ia meminta izin Kepala Negara untuk mendaratkan UFO di Monumen Nasional (Monas) Jakarta.

UFO yang akan datang itu, menurut Lia Eden, akan mengangkut Malaikat Jibril.

Saya pikir permintaan Lia Eden layak didukung. Kedatangan satu pesawat UFO di Jakarta akan menjadi atraksi turis dalam negeri dan luar negeri — dan membantu program Dinas Pariwisata DKI. Hadirnya Malaikat Jibril di Indonesia juga bermanfaat. Ia diharapkan dapat mendesak Kabareskrim Budi Wasesa agar mau melaporkan jumlah hartanya kepada KPK. Sementara itu, awak UFO yang dibawa ke Jakarta bisa diminta membantu persiapan teknis pembuatan film jenis Star Trek oleh Garin Nugroho (“Star Trek van Java”).

Yang perlu dijelaskan Lia Eden, terutama kepada pengelola Monas, berapa ukuran UFO yang akan datang. Kalau terlalu besar, pendaratan mungkin harus dipindah ke Sentul. Kalau ukurannya kecil, saya persilakan UFO itu mendarat di Teater Atap Salihara, Pejaten, Jakarta Selatan. Peta bisa dilihat lewat salihara.org. Kami menyediakan “welcome drink”, berupa wedang uwuh.

30 Mei 2015